Geliat Sektor Perpajakan di Indonesia: Modal Pembangunan Pemerintah – Rakyat


Maria Tambunan

 

Sejak zaman dahulu, ada kecenderungan bahwa masyarakat dengan sukarela menyerahkan sebagai dari haknya kepada suatu wadah yang akan mengurus kepentingan bersama. Seperti yang difiksikan oleh Jean Jacques Rousseau (1712-1778) dalam teorinya Le Contract Social, para penduduk ini pada kemudian melakukan “ perjanjian masyarakat” kepada suatu wadah yang dikenal sebagai l’etat, staat, state atau negara. Wadah ini memiliki unsur-unsur: daerah, rakyat, pemerintah dan kedaulatan. Dengan demikian, eksistensi negara-negara di dunia akan ada yang diikuti dengan eksistensi pemerintahan.

Mengulas fungsi pemerintah, secara umum, fungsi pemerintah dalam suatu negara terdiri dari fungsi melaksanakan penertiban (law and order), fungsi melaksanakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, fungsi pertahanan dan fungsi menegakkan keadilan melalui berbagai badan peradilan. Tentu, untuk menjalankan fungsinya pemerintah membutuhkan adanya dana, daya & sumber alam serta keahlian dari penduduknya. Ketika pemerintah menyediakan fasilitas umum kepada penduduknya dan penduduknya diberikan hak untuk menikmati, maka sudah sepantasnya penduduk memberikan kontribusi kepada pemerintah sebagai biaya penggantian (Nurmantu, 2005). Pemformalan bentuk kontribusi dari rakyat kepada pemerintah diwujudkan melalui pemungutan pajak.

Sebagai suatu beban, pada awalnya eksistensi pajak menimbulkan pro dan kontra. Mengutip silang pendapat dari para Hakim Agung Amerika Serikat seperti John Marshal (1755-1835) mengatakan bahwa “ the power to tax is the power to destroy”, dimana pajak dianggap sebagai suatu hal yang menghancurkan. Sementara Oliver Wendell Holmes Jr (1841-1935) mengatakan bahwa “taxes are the price we pay for civilization”. Pendapat lain diluar ruang lingkup pro kontra seperti yang dikemukakan oleh Jean Baptiste Colbert dari Perancis ketika membantu menjalankan pemerintahan pada masa Raja Louis XIV mengatakan bahwa “the art of taxation is the art of plucking the goose so as to get the largest possible amount of feathers with the least possible squealing”. Artinya, seni memungut dan mengenakan pajak adalah seni untuk mencabut bulu angsa sebanyak-banyaknya dengan teriakan angsa yang sekecil-kecilnya.

Sejak pemerintah menyadari kenyataan bahwa penerimaan negara dari sumber daya alam tidak lagi cukup menjanjikan, pajak mulai dilirik sebagai potensi yang menjadi sumber penerimaan utama dalam menjalankan roda pemerintahan dan sumber dana pembangunan. Dalam upaya menggali potensi penerimaan pajak, dilakukan reformasi 1983. Penggalian potensi mulai dilakukan dengan membentuk perangkat peraturan pajak, penguatan institusi birokrasi perpajakan termasuk pendalaman atas ilmu perpajakan termasuk perumusan definisi perpajakan.

Prof. P.J. Andriani merumuskan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Tidak dipungkiri, hal demikian menunjukkan adanya ketidaksimetrisan hubungan antara negara dan pembayar pajak. Pendefinisian ini dikenal dengan paradigma klasik pemungutan pajak, yang menekankan kepada superioritas negara atas sumber daya yang dimiliki oleh masyarakatnya, sehingga dalam pemungutannya pajak memiliki unsur-unsur berikut: (i) berupa iuran atau pungutan (ii) dipungut atas ketentuan yang disahkan oleh undang-undang (iii) pajak dapat dipaksakan (iv) tidak memperoleh kontraprestasi (v) untuk membiayai pengeluaran umum.

Dalam perkembangannya, sebagai sebuah negara demokrasi, gagasan demokratisasi perpajakan semakin penting untuk dikembangkan terutama ketika hubungan antara pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin simetris. Demokratisasi perpajakan, oleh para pengamat perpajakan mulai didefinisikan ulang, meskipun pada akhirnya sesuai fungsinya, dimuarakan sebagai instrument biaya operasional dan pembangunan negara. Pajak didefinisikan ulang sebagai bentuk dari saham politik rakyat atas negara sehingga rakyat memiliki hak-hak istimewa dalam setiap proses politik untuk menentukan kebijakan negara (Rosdiana, 2012).

Dalam merumuskan ulang gagasan perpajakan perlu mempertimbangkan hal-hal berikut: (i) dalam pemungutan pajak, pelaksanaannya tidak selayaknya memfokuskan pada pemaksaan karena prinsipnya pajak merupakan wujud kesadaran masyarakat dalam memberikan kontribusi kepada negara (ii) model pemungutan pajak tidak mengutamakan pemaksaan agar pendefinisian pajak menjadi lebih netral dan tidak berkonotasi negatif, terutama untuk membedakan antara negara merdeka dan negara yang masih terjajah yang harus membayar pajak kepada negara yang menjajahnya (iii) pajak harus dikembalikan ke masyakarat, sehingga seharusnya hasil penerimaan pajak tidak digunakan semata-mata untuk membayar hutang atau menutup defisit anggaran (vi) pajak memiliki pengukuran manfaat yang diterima masyakat, setidaknya adanya transparansi pemerintah menunjukkan bahwa hasil pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, subsidi pendidikan, pelayanan dan investasi publik lainnya.

Referensi:

  1. Haula Rosdiana, (2012) Pengantar Ilmu Perpajakan: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia, Jakarta: Rajawali Press
  2. Nurmantu Safri, (2005) Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>